[HOAKS] Luhut Sebut Ekonomi Indonesia Melebihi AS jika Jokowi Jadi Presiden 2029

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Di media sosial, beredar tangkapan layar portal berita CNN Indonesia mewartakan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam tangkapan layar berita CNN Indonesia, Luhut menyebutkan ekonomi Indonesia akan melebihi Amerika Serikat (AS) jika Joko Widodo kembali menjabat sebagai Presiden RI pada 2029.

Tangkapan layar itu merupakan konten manipulatif dan narasinya hoaks. Simak penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com berikut.

Narasi yang beredar

Tangkapan layar berita CNN Indonesia mencatut pernyataan Luhut soal Jokowi menjadi presiden pada 2029, disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan Instagram ini.

Tertera tanggal penayangan berita yakni Sabtu (13/9/2025) pukul 20.50 WIB.

Berikut judul beritanya:

Luhut Binsar Panjaitan: Jika Jokowi Jadi Presiden Lagi 2029 Saya Yakin Ekonomi Indonesia Melebihi Amerika

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Senin (15/9/2025), mencatut pernyataan Luhut soal ekonomi Indonesia melebihi AS jika Jokowi menjadi presiden pada 2029.

Penelusuran Kompas.com

Tangkapan layar yang beredar merupakan konten manipulatif.

Berita yang ditayangkan CNN Indonesia pada Sabtu (13/9/2025) pukul 20.50 WIB berjudul "Respons Luhut soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat".

Luhut menyampaikan inti pertemuan dengan Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI), yang menilai Tanah Air sedang mengalami darurat ekonomi.

Demi iklim usaha dan investasi yang kondusif, AEI menyarankan deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi.

Namun, tangkapan layar berita tersebut disunting dan diganti judulnya.

Tim Cek Fakta Kompas.com Perbandingan tangkapan layar konten di Facebook dengan berita asli CNN Indonesia yang ditayangkan pada Sabtu (13/9/2025) pukul 20.50 WIB.

Adapun konstitusi Indonesia mengatur, seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden dalam dua periode.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.