4 Isu Penting di Sidang Umum PBB, dari Pertemuan Trump–Albanese hingga Pengakuan Palestina

NEW YORK, KOMPAS.com - Para pemimpin dunia kembali berkumpul di New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hadir untuk pertama kalinya, menandai langkah baru dalam diplomasi negaranya.

Bahkan yang sedang ramai dan terus diperjuangkan banyak negara ialah pengakuan negara Palestina.

Baca juga: Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa Menuju AS, Siap Berpidato di Sidang Umum PBB

Berikut empat isu yang diperkirakan menjadi sorotan utama dalam pertemuan tahunan tersebut.

Informasi dirangkum dari ABC pada Senin (22/9/2025).

1. Pertemuan Trump–Albanese

Albanese berupaya memastikan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump setelah awal diplomasi yang sulit di Kanada pada Juni lalu.

Keduanya sudah memberi sinyal akan “bertemu”, meski belum jelas apakah dalam format resmi bilateral atau sekadar pertemuan singkat di sela agenda.

“Kita akan bertemu di New York, beliau akan mengadakan resepsi pada Selasa malam minggu depan,” kata Albanese dalam wawancara radio ABC, pekan lalu.

Trump sendiri menyebut akan bertemu “mungkin 20” pemimpin dunia, namun tidak merinci siapa saja yang termasuk dalam daftar tersebut.

Pertemuan ini dinilai penting karena terkait pakta keamanan AUKUS yang sedang ditinjau Pentagon.

Baca juga: Duka Warga Israel Berujung Seruan Pengakuan Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Selain itu, isu perdagangan juga menjadi perhatian, meski harapan pembebasan tarif impor dari AS kian menipis.

Trump dikenal kerap menyampaikan keluhan secara terbuka kepada sekutu, sehingga setiap pertemuan membawa risiko politik tersendiri bagi Albanese.

2. Gelombang pengakuan negara Palestina

Australia, Inggris, dan Kanada mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.

Setidaknya tujuh negara Barat lainnya, termasuk Perancis, Portugal, dan Belgia, dijadwalkan mengambil langkah serupa.

Dengan demikian, jumlah negara anggota PBB yang mengakui Palestina akan semakin bertambah dari 147 negara yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan.

Otoritas Palestina menawarkan komitmen reformasi tata kelola pemerintahan, demiliterisasi, dan penyelenggaraan pemilu.

Namun, AS menolak pengakuan tersebut dengan alasan Hamas “diberi imbalan”.

Sebaliknya, Presiden Perancis Emmanuel Macron menilai pengakuan justru merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas.

Dalam voting terbaru di PBB, 145 negara mendukung keikutsertaan virtual Palestina setelah AS menolak memberikan visa bagi pejabat Palestina.

Komisi penyelidikan PBB juga menilai pemboman Israel di Gaza memenuhi unsur genosida dan menyerukan penerapan sanksi, penghentian pasokan senjata, serta kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Isu ini akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin bersama Perancis dan Arab Saudi di markas besar PBB.

Baca juga: Apa Arti Pengakuan Negara Palestina, Simbolis atau Nyata di Lapangan?

3. Tekanan terhadap Rusia

Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi yang keempat sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan meminta dukungan lebih luas dan sanksi yang lebih keras terhadap Moskwa.

Di sisi lain, media pemerintah Rusia menyebut Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio.

Trump beberapa kali mendorong pertemuan langsung antara Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahkan mengklaim sudah ada sinyal persetujuan dari Moskwa.

Namun, baru-baru ini ia menyebut Putin mengecewakan dan mendesak negara-negara untuk menolak membeli minyak Rusia.

4. Pidato perdana Albanese

Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Australia akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB.

Ia diperkirakan menegaskan komitmen Australia pada perdamaian dunia, kerja sama internasional, serta tatanan global berbasis aturan.

Selain isu geopolitik, Albanese juga akan menyinggung target iklim baru Australia, yaitu pengurangan emisi 62–70 persen pada 2035 dibanding tingkat emisi 2005.

Australia juga mendorong forum internasional yang membahas larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Berdasarkan rancangan kebijakan, platform media sosial wajib mengambil langkah untuk mencegah pendaftaran pengguna yang masih di bawah umur.

Baca juga: Israel Gempur Gaza, 34 Warga Tewas Jelang Pengakuan Negara Palestina

“Australia memimpin dunia, tetapi dunia mengikuti jejak Australia,” kata Albanese terkait kebijakan tersebut.

Forum tersebut akan dihadiri perwakilan dari Uni Eropa, Yunani, dan Fiji, serta didukung penuh jajaran menteri Australia.