Aturan Hukum Penangguhan Penahanan

Kemudian, apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Praktik di Pengadilan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana. Salah satunya di tahap pemeriksaan persidangan.

Hal ini di antaranya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 660/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 3 November 2022.

Pada salah satu amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan sah menurut hukum penetapan penangguhan penahanan terhadap terdakwa H. Sanuri Bin Misal untuk tetap di luar tahanan.

Majelis Hakim mengesahkan penangguhan penahanan setelah menyatakan menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Mejelis Hakim menilai pembuatan redaksional surat dakwaan tidak jelas, lengkap dan cermat. Dakwaan tidak menguraikan peristiwa pidana. Dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak mungkin dilakukan sendiri. Perbuatan ini dilakukan secara terorganisir dengan peranan masing-masing subjek hukum.

Adalah perbuatan mustahil apabila dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin dikerjakan satu orang.

Sedangkan, dalam dakwaan hanya dihadapkan satu orang terdakwa saja. Jadi, seolah-olah pelakunya hanya terdakwa satu orang saja tanpa merinci peran setiap pihak yang terlibat dalam perkara a quo.

Seandainya dipaksakan terdakwa dijatuhi pidana, bagaimana keadilan bagi diri terdakwa. Dalam hal ini ada pelanggaran hak asasi manusia.

Terdakwa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum. Sedangkan, yang seharusnya menjadi terdakwa dalam perkara a quo bebas hidup di luar menikmati udara segar di luar tembok penjara.

Oleh karena tidak dimasukan dalam uraian dakwaan penunut umum, sehingga dalam hal ini kuranglah cermat serta lengkap penuntut umum membuat surat dakwaan.