BGN Tugaskan Semua Ahli Gizi dan Relawan Rekam dan Cicip Dulu MBG Sebelum Dibagikan

KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyampaikan kebijakan baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Semua ahli gizi dan relawan diwajibkan mencicipi makanan produksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan bersih.

"Kami ingin masyarakat yakin bahwa makanan MBG benar-benar aman, sehat, dan bersih. Karena itu, semua ahli gizi dan perwakilan relawan harus makan dulu sebelum dibagikan," kata Sony saat meninjau dapur SPPG Sempur di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Keracunan Massal MBG, Belasan Siswa SMK di Bandung Barat Dilarikan ke Rumah Sakit

Tak hanya mencicipi, Sony juga meminta momen tersebut direkam dalam bentuk video sebagai bukti transparansi dan jaminan keamanan makanan.

Menurutnya, apa yang dimakan relawan dan ahli gizi adalah makanan yang sama dengan yang diterima masyarakat setiap harinya.

Seberapa Besar Skala Program MBG di Purwakarta?

Camat Plered, Heri Anwar, menyebut program MBG di wilayahnya menjadi yang terbesar di Purwakarta. Saat ini terdapat sekitar 22 ribu penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

"Target kami 30 ribu orang. Untuk mencapainya, dapur MBG akan ditambah dari enam menjadi sembilan pada Oktober 2025," ujarnya.

Baca juga: Di Maluku Sudah Ada 3 Kasus Keracunan Siswa, Ketua DPRD Desak Evaluasi Program MBG

Selain memberikan asupan gizi, dapur MBG juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi ratusan warga lokal.

"Program ini bukan sekadar memberikan makanan sehat, tapi juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," kata Heri.

Apa Kritik yang Disampaikan KPAI?

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

Hal ini menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak penerima manfaat di berbagai daerah.

“Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang dibuat BGN dilaksanakan dengan baik,” kata Jasra dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).

Baca juga: Menteri LH Soroti Pengelolaan Sampah MBG di Batam

Jasra menegaskan, kondisi anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Pertahanan tubuh mereka lebih rentan, sehingga keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.

Ia juga mengingatkan perlunya petugas khusus dengan peralatan standar agar mampu menangani situasi darurat bila terjadi keracunan massal.