Cuma Presiden dan Wapres yang Boleh Dikawal dengan Bunyi Sirene-Strobo

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai, sirine dan rotator, yang dikenal sebagai strobo sebaiknya digunakan bagi pengawalan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Djoko kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).

Sebagaimana diketahui, strobo adalah alat yang dirancang untuk memberikan peringatan darurat.

Baca juga: Pengamat Khawatir MBG Korbankan Anggaran Infrastruktur-Transportasi

Namun, penggunaan yang tidak tepat seringkali membuat masyarakat menolaknya. Sebab, masyarakat sudah cukup gerah dengan kebisingan di jalanan.

Penyebab Penolakan 

Pertama, penyalahgunaan dan hak istimewa yang tidak tepat. Alasan paling mendasar adalah penyalahgunaan.

Masyarakat sering melihat kendaraan pribadi atau pejabat yang bukan dalam keadaan darurat menggunakan strobo untuk menerobos kemacetan.

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa strobo adalah simbol hak istimewa dan bukan alat untuk keselamatan publik. Penggunaan yang tidak pada tempatnya ini menciptakan rasa tidak adil dan memicu kemarahan.

Kedua, gangguan dan kebisingan. Suara sirene yang nyaring dapat sangat mengganggu, terutama di lingkungan padat penduduk atau di tengah malam.

Gangguan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan stres, bahkan memicu kecemasan.

Baca juga: Menhub Dudy Pastikan Perbaikan Cepat Fasilitas Transportasi Umum

"Orang tua, orang sakit, atau mereka yang ingin beristirahat sering merasa terganggu oleh kebisingan yang berlebihan," lanjut Djoko.

Ketiga, regulasi yang kurang tegas. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur siapa saja yang berhak menggunakan sirene dan strobo (seperti mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi), penegakan hukumnya sering kali dianggap lemah.

Ketidaktegasan ini membuat banyak orang berani menggunakannya tanpa izin, memperburuk masalah penyalahgunaan.

Keempat, mengurangi kepercayaan publik. Ketika sirene dan strobo digunakan secara sembarangan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem darurat bisa menurun.

Saat mendengar sirene, masyarakat tidak lagi yakin apakah itu benar-benar situasi darurat atau hanya kendaraan yang ingin mencari jalan pintas.

Akibatnya, ketika ada situasi darurat yang nyata, respons masyarakat untuk memberikan jalan mungkin tidak secepat atau setanggap seharusnya.