DPRD Pati Sepakati Aspirasi Warga, Ini 6 Tuntutan Demo Pemakzulan Sudewo yang Diterima Dewan

KOMPAS.com - Ratusan warga Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan membawa sejumlah atribut dan spanduk berisi tuntutan. Demonstrasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati yang sedang memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

Sudewo didesak mundur karena berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Lagi Terkait Kasus Suap DJKA di Kemenhub

Selain itu, mutasi jabatan ASN yang dianggap janggal turut memperkuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk memberhentikan Sudewo.

Apa Saja Tuntutan Massa?

Awalnya, MPB membawa 13 tuntutan. Namun, dalam perjalanan aksi, tuntutan tersebut dipadatkan menjadi enam poin utama:

1. DPRD Pati diminta mengawal Pansus Hak Angket secara akuntabel dan sesuai undang-undang.
2. Menolak semua produk kebijakan Bupati Sudewo, termasuk penetapan ASN dan kebijakan anggaran 2025.
3. Mendesak parpol dan DPRD Pati melawan praktik KKN serta arogansi kekuasaan.
4. Meminta seluruh anggota DPRD bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat Pati.
5. PDIP diminta konsisten bersama rakyat dalam proses pemakzulan, termasuk mempertahankan Teguh Bandang Waluya sebagai Ketua Pansus.
6. Partai Gerindra segera mengganti anggota pansus, Irianto Budi Utomo, yang dinilai berpihak ke bupati.

Baca juga: Api Perlawanan Masyarakat Lengserkan Bupati Pati Sudewo Tak Akan Padam

Bagaimana Respons Perwakilan Massa?

Dalam audiensi dengan DPRD, perwakilan massa, Cak Ulil, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Partai Gerindra mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai. Menurut Ulil, Sudewo sudah tidak pantas menjadi bupati karena dianggap berkhianat pada rakyat.

“DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai di semua level, sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati. Sekali lagi kami sampaikan, MPB teguh menolak Sudewo sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat,” ujar Ulil di hadapan massa.

“Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dibayar dari uang dan pajak rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Orator: Jika Ada yang Anarkis itu Penyusup, Silakan Ditangkap!

Bagaimana Sikap DPRD Pati?

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan pihaknya siap mengakomodasi aspirasi massa.

“Prinsipnya, apa yang menjadi unek-unek atau tuntutan teman-teman, kami DPRD Kabupaten Pati akan melaksanakan. Kuncinya, kami berkomitmen untuk melaksanakan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Pati agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pati yang juga Ketua DPC Gerindra, Hardi, menyebut pihaknya akan segera bersurat ke DPP Gerindra melalui DPD Jawa Tengah.

“InsyaaAllah kami membuat surat lewat DPD ke DPP,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Pati Bersatu Demo di DPRD, Desak Pemakzulan Bupati Sudewo

Aksi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, mengungkapkan bahwa 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi lain diturunkan untuk memastikan keamanan. Pengamanan dilakukan secara persuasif, humanis, dan dialogis.

“Kami memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum,” jelas Jaka.

Ia menambahkan, sejumlah titik di Pati juga diamankan agar masyarakat tetap merasa nyaman. Pihak kepolisian juga menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Baca juga: Polisi Kerahkan 1.200 Personel Kawal Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

“Mari bersama-sama menjaga Pati sebagai daerah yang damai, guyub, dan penuh toleransi,” pungkas Jaka.

Setelah audiensi dengan pimpinan DPRD, massa MPB akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat.

Aksi tersebut berjalan damai tanpa insiden berarti, meskipun sempat memanas saat orasi berlangsung.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Massa Demo di Pati Bubar Usai Ketua DPRD dan Wakilnya Keluar dan Janji Penuhi Tuntutan".