Gibran Tepis Isu IKN Mangkrak: Jangan Termakan Hoaks!
KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kepada masyarakat agar tidak mempercayai kabar bohong yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak.
Hal itu disampaikan Gibran saat menyapa masyarakat Suku Dayak dan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu.
Baca juga: Gandeng Monash University, IKN Dibuat Tahan Banjir Seperti Australia
"Saya yakin Bapak, Ibu semua, warga Dayak, Pasukan Merah, semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak, Ibu, termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan," kata Gibran.
Komitmen Pemerintah untuk Pemerataan Pembangunan
Gibran menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak terpusat di Pulau Jawa.
Menurutnya, IKN hadir sebagai simbol pemerataan pembangunan dan penguatan fiskal daerah.
"IKN bukan sekadar membangun Istana Negara dan Istana Presiden, tetapi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris," ujarnya.
Minaret Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN)Wapres juga memastikan progres pembangunan terus berjalan. Ia bahkan mengaku sudah meninjau langsung proyek IKN sebulan sebelumnya.
"Saya yakinkan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN, pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif," tambahnya.
Tahap II Pembangunan IKN Resmi Dimulai
Narasi yang menyebut IKN mangkrak terbantahkan dengan dimulainya Tahap II pembangunan.
Otorita IKN menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) pada Kamis (19/6/2025) di Kantor Kemenko 3, Plaza Seremoni.
PCM ini menjadi langkah awal kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, PCM bertujuan menyepakati metodologi kerja, mengatur lalu lintas proyek, dan memperkuat koordinasi antar-pihak agar pembangunan berjalan lancar.
“Kami akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini, pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar akan diumumkan. Saya membayangkan pasti sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” kata Basuki.
Tahap II mencakup tender senilai Rp 3,4 triliun untuk jalan dan infrastruktur di zona KIPP 1A, 1B, dan 1C.
Dengan total anggaran Rp 13,5 triliun pada 2025, proyek ini menitikberatkan pada penguatan infrastruktur inti, termasuk gedung legislatif, yudikatif, serta fasilitas publik.
