KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menyoroti lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah. Menurutnya, keterlibatan terlalu banyak pihak membuat arah program menjadi tidak jelas.
“Kemarin sudah saya sampaikan ke koordinator, saya pusing karena koordinator MBG ini kebanyakan. Ada dari umum, partai, TNI, dan kepolisian. Jadi bingung mau ke mana arahnya,” kata Norsan kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai perlu ada satu koordinator khusus yang ditunjuk pemerintah pusat untuk wilayah Kalbar agar penyelesaian kendala di lapangan bisa lebih cepat dan jelas.
“Nanti kita minta semua koordinator itu dipanggil, lalu pusat menetapkan satu saja yang menjadi koordinator. Supaya program ini terkoordinasi dengan baik dan tidak saling menyalahkan,” ujarnya.
Baca juga: Menteri LH Soroti Pengelolaan Sampah MBG di Batam
Norsan juga mengungkap adanya masalah terkait anggaran yang diterima oleh penyedia makanan. Menurutnya, dana MBG seharusnya Rp15.000 per anak, tetapi yang sampai ke tangan penyedia justru jauh berkurang.
“Kadang yang sampai ke pemasak tinggal Rp10.000. Untuk sewa dapur Rp2.000 lagi, jadi bersihnya cuma Rp8.000. Itu yang kasihan. Padahal harusnya Rp15.000 jangan dipotong-potong, biarkan utuh ke pemasak,” ucap Norsan.
Kondisi ini membuat kualitas makanan yang disajikan berpotensi menurun karena keterbatasan biaya.
Norsan menekankan pentingnya transparansi agar dana tidak terpotong dan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan gizi anak.
Baca juga: Nanik BGN Klaim Korban Keracunan MBG di Garut Bukan 569 Orang, tapi 150 Siswa
Selain masalah dana, Gubernur Kalbar juga menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap dapur dan menu yang disediakan. Ia mengaku kerap meninjau dapur penyedia MBG secara langsung.
“Kalau tidak higienis, saya tegur. Dari sisi menu juga saya perhatikan, jangan sampai yang disajikan bukan makanan bergizi,” tegasnya.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Saat meninjau pelaksanaan MBG di Rasau Jaya,
Norsan menemukan sayur yang sudah basi. Hal ini terjadi karena jarak dapur yang terlalu jauh dari sekolah, sehingga makanan menurun kualitasnya saat sampai ke siswa.
Baca juga: Ratusan Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, BGN Bakal Bentuk Tim Investigasi
Norsan menilai dapur MBG sebaiknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Jika sekolah berlokasi jauh, lebih baik dana disalurkan langsung ke sekolah agar pihak sekolah bisa mengelola menu sendiri.
“Kalau memang ada sekolah yang jauh, lebih baik dananya langsung diberikan ke sekolah. Biar sekolah yang masak atau menyiapkan menu, supaya anak-anak tidak menunggu terlalu lama,” ucapnya.
Baca juga: Nanik BGN Klaim Korban Keracunan MBG di Garut Bukan 569 Orang, tapi 150 Siswa
Menurut Norsan, pendekatan ini akan membuat proses distribusi lebih efisien dan menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi siswa.
Gubernur Kalbar menilai pelaksanaan MBG di wilayahnya masih jauh dari standar ideal. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya pendampingan dari ahli gizi di lapangan.
“Kalau saya lihat, MBG ini memang belum standar. Ahli gizi juga belum semua turun. Jadi perlu dievaluasi lagi,” tutup Norsan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur Kalbar Ungkap Masalah MBG: Koordinator Terlalu Banyak, Ada dari Partai dan TNI-Polri".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini