Istana Minta Maaf soal Keracunan MBG, Evaluasi dan Sanksi Disiapkan

KOMPAS.com - Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. 

Hingga pertengahan September 2025, tercatat lebih dari 5.000 siswa menjadi korban.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan, kasus-kasus tersebut bukan hal yang diinginkan pemerintah. 

Baca juga: MBG Tidak Sesuai Selera Anak Picu Food Waste, Pengamat Beri Catatan untuk Pemerintah

Ia menambahkan bahwa MBG tetap dilanjutkan, tetapi dengan evaluasi menyeluruh bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.

"Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).

Lantas, langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah sebagai evaluasi?

Istana bicara evaluasi dan sanksi

Selain meminta maaf, Prasetyo memastikan setiap korban keracunan ditangani segera. 

"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN dan pemda. 

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Selain itu, pemerintah menyiapkan sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. 

"Harus ada sanksi. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud. Tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai mengganggu sisi operasional sehingga penerima manfaat tetap mendapatkan MBG ini," tegas Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Respons BGN soal Surat Pernyataan MBG yang Minta Orangtua Tanggung Risiko Keracunan

Langkah perbaikan

Sebelumnya, BGN menyatakan sedang memperketat standar operasional prosedur. 

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa makanan tidak boleh lagi dibersihkan di sekolah, melainkan harus diproses di SPPG. 

"Kami ingin mencapai nol atau tidak ada kejadian," jelasnya pada April lalu.