Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabatan Wamenkeu Sementara, Anggito Abimanyu Bakal Jadi Menteri Penerimaan Negara

Kompas.com - 02/12/2024, 19:00 WIB
Yefta Christopherus Asia Sanjaya

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu akan ditunjuk menjadi Menteri Penerimaan Negara.

Ketua Dewan Penasihat Kadin sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, jabatan Wamenkeu yang saat ini disandang Anggito hanya sementara.

Sebelum diungkap oleh Hashim, rencana pemerintahan Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara sudah bergulir sejak September 2024.

Namun, nama Menteri dan pendirian Kementerian Penerimaan Negara tidak kunjung diumumkan Prabowo hingga pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.

“Beliau (Anggito) sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara,” ujar Hashim saat Rakornas Kadin di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Baca juga: Prabowo Akan Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Pisahkan Pajak-Bea Cukai dari Kemenkeu

Apa tugas Menteri Penerimaan Negara?

Hashim menuturkan, salah satu tugas Anggito sebagai Menteri Penerimaan Negara adalah memperbaiki sistem perpajakan dan bea cukai.

Langkah tersebut dilakukan untuk menutup kebocoran anggaran supaya penerimaan negara meningkat.

“Itu nanti ditangani oleh pak Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru, nanti,” jelas Hashim dikutip dari Kontan, Minggu (1/12/2024).

Selain sistem perpajakan dan bea cukai serta kebocoran anggaran, Anggito juga akan ditugaskan untuk menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan.

Anggito sebenarnya sudah ditugaskan untuk menangani penerimaan negara di Kemenkeu ketika ia ditunjuk menjadi Wamenkeu pada Oktober 2024.

Saat bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024), ia mengaku, mendapat tugas yang berat.

Prabowo meminta Anggito untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Biaya Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Bukan dari APBN, tapi Pakai Uang Prabowo

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Anggito menambahkan, Prabowo juga ingin Kemenkeu bisa mengoptimalkan penerimaan negara.

Namun, pada saat itu Anggito mengaku, belum ada perintah atau pembahasan terkait pendirian badan yang mengurusi penerimaan negara.

Halaman:


Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau