Korupsi Proyek Infrastruktur Filipina Rp 34,3 Triliun Picu Amuk Warga

MANILA, KOMPAS.com - Ribuan warga Filipina turun ke jalan di Manila pada Minggu (21/9/2025) untuk memprotes skandal korupsi dalam proyek pengendalian banjir fiktif yang ditaksir merugikan pembayaran pajak hingga Rp 34,3 triliun.

Kemarahan publik terhadap proyek infrastruktur hantu itu mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos menyinggung kasus tersebut dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu.

Melansir AFP pada Minggu (21/9/2025), skandal ini menyeruak di tengah banjir mematikan yang melanda sejumlah wilayah Filipina dalam beberapa pekan terakhir.

Baca juga: Rakyat Filipina Demo Skandal Korupsi, Presiden Beri Dukungan

Di Bulacan, provinsi rawan banjir di utara Manila, sejumlah proyek fiktif diidentifikasi.
Warga terlihat masih berjalan menerobos air keruh dengan sepatu bot karet.

“Mereka seharusnya tidak menyerahkan uang sebelum pekerjaan selesai. Keduanya bersalah,” kata Elizabeth Abanilla (81), pensiunan asal Bulacan, menuding politisi dan kontraktor proyek terlibat dalam skandal korupsi ini.

Aksi protes di Manila

Sekitar 13.000 orang berkumpul di Taman Luneta, Manila, sejak Minggu pagi waktu setempat.

Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dana publik yang diduga diselewengkan.

“Ada saat-saat ketika saya sendiri harus berjalan menerobos banjir,” kata Aly Villahermosa (23), mahasiswa keperawatan asal Metro Manila, kepada AFP.

“Jika ada anggaran untuk proyek hantu, lalu mengapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan? Ini benar-benar memalukan,” tambahnya.

Teddy Casino (56), ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, menegaskan bahwa rakyat menuntut lebih dari sekadar pengembalian dana.

Baca juga: Armadanya Ditabrak, China Semprot Kapal Filipina di Wilayah Sengketa

“Korupsi mengharuskan rakyat turun ke jalan dan menyatakan kemarahan mereka dengan harapan dapat menekan pemerintah untuk benar-benar menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Massa yang lebih besar diperkirakan akan turun ke jalan kemudian pada hari untuk melakukan demo di sepanjang jalan utama Epifanio de los Santos (EDSA), lokasi bersejarah dari Gerakan People Power yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr. pada 1986.

Menanggapi aksi protes itu, Marcos menyatakan tidak sedikit pun menyalahkan rakyat yang turun ke jalan. Ia hanya meminta demonstrasi berlangsung damai.

Militer Filipina ditempatkan dalam status siaga penuh sebagai langkah mencegah kericuhan.

Baca juga: Ketika Aksi Demonstrasi di Filipina Dikemas dalam Fun Run...

Tekanan bagi DPR Filipina

Skandal korupsi proyek pengendalian banjir ini telah memicu perubahan kepemimpinan di kedua majelis Kongres Filipina.