KOMPAS.com – Lonjakan kasus keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) menimbulkan pertanyaan besar soal keberlanjutan program andalan pemerintah tersebut.
Data terbaru yang dibuka langsung oleh Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menunjukkan ribuan siswa menjadi korban, dengan angka terbanyak tercatat di Jawa Barat.
Baca juga: BGN Bentuk Tim Ahli untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG
Qodari menjelaskan bahwa laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan temuan yang seragam, korban keracunan MBG sudah menembus 5.000 orang.
“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, kasus terbanyak terjadi pada Agustus 2025, dengan Jawa Barat sebagai daerah paling rawan.
Menurut Qodari, setidaknya ada empat indikator penyebab keracunan MBG.
Pertama, masalah higienitas makanan. Kedua, ketidaksesuaian suhu penyimpanan dan pengolahan pangan. Ketiga, kontaminasi silang dari petugas. Keempat, sebagian kasus dipicu alergi pada penerima manfaat.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuh Qodari, menekankan pentingnya sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat suara. Ia menegaskan, pemerintah harus bertindak cepat agar program tidak menimbulkan kerugian bagi anak-anak.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa pelaksanaan program secara masif memang penuh tantangan.
Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan menyeluruh. “Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” katanya.
Pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf atas berulangnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak pernah menginginkan peristiwa ini terjadi.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
Baca juga: BGN Bentuk Tim Ahli untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG
“Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.
Istana juga berjanji akan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar tidak ada lagi siswa yang keracunan.
"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Bongkar Data Keracunan MBG: Korban Lebih dari 5.000 Orang, Paling Banyak di Jabar" dan "Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini