Nadiem Makarim Lawan Status Tersangka Korupsi Chromebook Rp 1,98 T Lewat Praperadilan

Dalam rapat itu, diputuskan penggunaan Chromebook meski pengadaan TIK belum dimulai.

Selanjutnya, pejabat Kemendikbud membuat Juknis dan Juklak dengan spesifikasi teknis yang langsung menyebut Chrome OS.

Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang juga mengunci penggunaan Chrome OS dalam pengadaan DAK Fisik Pendidikan.

Aturan yang dilanggar

Menurut penyidik, tindakan Nadiem melanggar sejumlah aturan:

• Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang juknis DAK Fisik 2021.
• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah dengan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan.

Baca juga: Hotman Paris: Nadiem Tak Terima 1 Sen Pun, Saya Bisa Buktikan di Depan Prabowo!

Kerugian negara dan pasal yang disangkakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menghitung detail kerugian, namun nilainya diperkirakan mencapai Rp 1,98 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini telah tayang sebagian di Kompas.com dengan judul Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan.