Orangtua Minta MBG Jadi Bantuan Uang, BGN Tegas Menolak: Fokus Intervensi Gizi

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara program ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, setelah 301 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan massal pada Senin (22/9/2025).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan penghentian dilakukan untuk evaluasi menyeluruh.

Baca juga: Instruksi MBG Presiden Prabowo: 1 Anak 1 Telur Utuh, Tidak Boleh Dadar atau Orak-Arik

Menurutnya, ada indikasi keteledoran dalam pelaksanaan di lapangan meski fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah cukup memadai.

“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu yang harus jadi perbaikan menyeluruh. Saya sudah minta untuk setop sementara,” kata Dadan di Bandung Barat, Selasa (23/9/2025).

Ia menambahkan, dapur SPPG di Cipongkor tergolong baru. Seharusnya pengoperasian dilakukan bertahap dari dua hingga tiga sekolah terlebih dahulu, bukan langsung melayani banyak sekolah.

“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” ujarnya.

Baca juga: Data BGN Catat 4.711 Kasus Keracunan MBG, Ini Daftarnya

Kasus keracunan ini sempat menimbulkan kekhawatiran luas. Ratusan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan MBG.

Meski begitu, Dadan mengapresiasi respons cepat tenaga medis, relawan, aparat, serta pemerintah daerah yang bergerak sigap menangani para korban.

Namun, ia menilai masih ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga fasilitas dasar untuk penanganan darurat.

Baca juga: MBG Makin Horor

BGN kini memperketat aturan standar operasional bagi dapur umum MBG. Aspek higienitas, kelengkapan peralatan, hingga kapasitas personel menjadi syarat wajib.

Selain itu, makanan harus diproses maksimal 4–5 jam sebelum disajikan, dengan bahan baku dari pemasok berkualitas.

"Kadang mereka harus bangun malam dan menyiapkan dalam waktu singkat. Sekarang kami instruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam. Selain itu bahan baku juga harus berasal dari supplier berkualitas," tegas Dadan.

Mengapa Orangtua Siswa Ingin MBG Diganti Uang Tunai?

Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mendesak agar program MBG diganti dalam bentuk bantuan uang tunai.

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, menilai secara konsep program ini baik untuk peningkatan gizi siswa, namun pelaksanaannya di lapangan menimbulkan masalah.