Para Pemimpin Dunia Bersatu Dukung Palestina di PBB, AS dan Israel Menolak

NEW YORK, KOMPAS.com – Puluhan pemimpin dunia berkumpul di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (22/9/2025) untuk menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina.

Langkah ini menjadi perubahan diplomatik besar setelah hampir dua tahun perang di Gaza, meski mendapat tentangan keras dari Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam kesempatan itu mengumumkan bahwa negaranya resmi mengakui Palestina sebagai negara.

Pengumuman tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bersama Arab Saudi, yang disebut sebagai tonggak sejarah penting bagi perjuangan Palestina.

“Kita harus membuka jalan bagi perdamaian. Kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman,” kata Macron dalam sidang PBB, disambut tepuk tangan meriah para hadirin, sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (23/9/2025).

Dukungan internasional meluas

Sejumlah pemimpin dunia turut memberikan dukungan, termasuk Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Beberapa negara Eropa lain juga mengikuti jejak Perancis. Malta dan Monako resmi mengakui Palestina pada Senin, sementara Andorra, Belgia, Luksemburg, dan San Marino diperkirakan akan menyusul.

Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia juga telah mengumumkan pengakuan serupa.

“Kami menyerukan kepada mereka yang belum melakukannya untuk segera mengikuti langkah ini,” ujar Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui video, setelah visanya ke AS ditolak.

Ia menambahkan, Palestina siap menggelar reformasi dan pemilu dalam waktu satu tahun setelah tercapai gencatan senjata.

Sikap AS dan Israel

Meski semakin banyak negara memberikan pengakuan, keanggotaan penuh Palestina di PBB masih terkendala. Hal ini karena keputusan akhir berada di Dewan Keamanan PBB, di mana AS memiliki hak veto.

AS menegaskan pengakuan terhadap Palestina hanya akan memperumit konflik. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah di kawasan.

Israel juga menolak keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan tidak akan mengakui Palestina dan menolak seruan gencatan senjata sebelum Hamas benar-benar dihancurkan.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan pengakuan sepihak justru merusak peluang perdamaian. “Isu-isu tersebut seharusnya dinegosiasikan langsung antara Israel dan Palestina,” ujarnya.

Perpecahan di Eropa

Meskipun mayoritas negara Eropa kini mengakui Palestina, dua ekonomi terbesar di benua itu, Jerman dan Italia, masih menahan diri.

Jerman menyatakan dukungannya pada solusi dua negara, tetapi menekankan pengakuan hanya bisa dilakukan di akhir proses politik. “Tidak boleh ada aneksasi lebih lanjut di wilayah pendudukan,” kata juru bicara pemerintah Jerman.

Italia menilai pengakuan saat ini bisa “kontraproduktif” dan justru memperumit dinamika diplomasi.

Respons dan potensi risiko

Israel disebut tengah mempertimbangkan langkah balasan, termasuk kemungkinan menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat. Namun, opsi tersebut dinilai berisiko mengasingkan mitra strategisnya, seperti Uni Emirat Arab (UEA).

UEA yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham 2020 menegaskan, tindakan aneksasi hanya akan merusak semangat perjanjian tersebut.

AS juga memperingatkan kemungkinan konsekuensi diplomatik bagi negara-negara yang mengambil tindakan terhadap Israel, termasuk Perancis sebagai tuan rumah pertemuan di PBB.

Solusi dua negara yang pertama kali dipopulerkan melalui Perjanjian Oslo 1993 masih dianggap sebagai jalan utama menuju perdamaian. Namun, negosiasi semacam itu terakhir kali digelar pada 2014 dan sejak saat itu praktis mandek.

Sementara itu, perang Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat. Serangan darat Israel ke Kota Gaza yang dimulai beberapa pekan terakhir menambah urgensi bagi komunitas internasional untuk bertindak.