JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 273.200 unit rumah mendapatkan bantuan subsidi per tahun.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Sementara pada tahun 2025, kuota FLPP mencapai angka 350.000 unit rumah subsidi dengan serapan di angka 178.060 hingga pekan keempat September 2025.
Baca juga: Pilihan Rumah Subsidi Murah di Tanah Datar, Cek Harganya
Dari jumlah tersebut, sebanyak 133.985 unit rumah subsidi diserap oleh konsumen segmen pegawai swasta.
"75 persen KPR FLPP dimanfaatkan oleh pekerja swasta," kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma dalam acara sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Senin (22/09/2025).
Kemudian disusul oleh wiraswasta 22.889 unit, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12.413 unit, TNI/Polri 3.527 unit, dan lainnya 5.246 unit.
Baca juga: Harga Rumah Naik Rata-rata 3,9 Persen sejak Tahun 2013
"Hampir 85 persen masyarakat yang belum punya rumah adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Negara hadir, agar kepemilikan rumah di Indonesia terus meningkat," ujarnya.
Sebagai informasi, KPR FLPP adalah program penyaluran rumah subsidi yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada MBR memiliki rumah pertama dengan harga terjangkau.
Melalui program ini, masyarakat hanya perlu menyediakan DP sebesar 1 persen, dengan bunga tetap 5 persen hingga tenor selesai.
"Kalau kita simulasikan, cicilan bulanannya hanya sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta per bulan selama 20 tahun dan tidak berubah sampai lunas," ujar Sid.
Baca juga: Ini Simulasi Cicilan Rumah Subsidi 20 Tahun
Selain itu, pemerintah juga memberi sejumlah keringanan lain, mulai dari bebas biaya asuransi, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bantuan subsidi uang muka sekitar Rp 4 juta, hingga bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Masyarakat bisa memilih rumah subsidi melalui situs www.sikumbang.tapera.gov.id. Hingga kini, BP Tapera telah bekerja sama dengan 41 bank penyalur serta 20 asosiasi pengembang agar rumah subsidi tersedia dari Sabang sampai Merauke.
Direktur Jenderal Perumahaan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, untuk mempercepat serapan FLPP, maka promosi di berbagai kanal digenjot.
Baca juga: Ini Simulasi Cicilan Rumah Subsidi 20 Tahun
"Kemarin Pak Sid juga sudah ke daerah-daerah industri. Kemudian kita juga banyak hadir di talkshow-talkshow di televisi. Jadi semua kanal informasi kita sampaikan begitu," kata Sri pada kesempatan yang sama.
Selain itu, saat ini Kementerian PKP telah bekerja sama dengan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena berdasarkan data juga kan memang yang paling banyak itu adalah dari para karyawan-karyawan pabrik dan lain-lain. Maka tim kami dengan tim BP Tapera juga keliling nih," ujar Sri.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini