KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan bahwa rencana pembelian pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China masih dalam tahap pengkajian.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
"Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU, kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik," kata Frega saat ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025) dikutip dari Antara.
Baca juga: Indonesia Segera Kedatangan Jet Tempur Rafale dan Airbus A400M
Menurut Frega, pengkajian dilakukan untuk memastikan bahwa pembelian J-10 benar-benar sesuai dengan kebutuhan pertahanan udara Indonesia.
Proses ini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan faktor strategis, operasional, hingga politik luar negeri.
Frega juga menegaskan bahwa sampai saat ini Kemenhan belum membahas nilai anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembelian pesawat tempur asal China tersebut.
Baca juga: 3 Jet Tempur Rafale Pesanan Indonesia Akan Tiba Awal 2026
Beberapa waktu lalu, beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah Indonesia telah membeli pesawat jet tempur J-10 Chengdu.
Salah satunya melalui akun Instagram @isds.indonesia yang mengunggah klaim pada 2 September 2025. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membeli 42 unit J-10.
Unggahan itu mengutip media Prancis Intelligenceonline, yang menyebutkan bahwa kontrak pembelian sempat tertunda karena masalah pendanaan.
Kini, kontrak tersebut disebut akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari pihak Tiongkok.
Baca juga: 3 Pesawat Rafale Akan Tiba Awal Tahun 2026, Bakal Ditempatkan di Pekanbaru
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, tidak menampik adanya rencana pembelian pesawat tempur J-10C.
"Ada pandangan kesana. Jadi untuk penentuan alat utama sistem senjata (alutsista) juga tidak hanya, 'ya saya beli'," jelas Tonny saat ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur pada 27 Mei 2025 lalu.
Menurutnya, setiap rencana pembelian alutsista harus melewati tahapan pembahasan di Dewan Penentu Alutsista (Wantuwanda).
Baca juga: Salah Perhitungan, Jet Rafale India Jatuh oleh Rudal Pakistan Buatan China
Forum ini bertugas menilai aspek teknis, kebutuhan operasional, kecocokan dengan strategi pertahanan nasional, serta hubungan diplomatik dengan negara produsen.
Tonny menekankan bahwa Indonesia adalah negara non blok atau non aligned, yang tidak terikat dengan salah satu kubu internasional. Hal ini memberikan keleluasaan dalam menjalin kerja sama, termasuk dalam pengadaan alutsista.