Profil Muhammad Qodari, Analis Politik yang Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Qodari menggantikan AM Putranto yang sebelumnya diberhentikan dengan hormat.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah pejabat di lingkup kepresidenan.

Berikut profil Muhammad Qodari yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Muhammad Qodari Resmi Jadi Kepala KSP, Ini Rekam Jejaknya dari Lembaga Survei ke Istana

Profil Muhammad Qodari

Muhammad Qodari lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 15 Oktober 1973. Ia dikenal luas sebagai peneliti, akademisi, sekaligus analis politik.

Dilansir Kompas.com, sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Qodari adalah Wakil Kepala Staf Kepresidenan sekaligus menjabat sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE).

Qodari menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1992–1997).

Ia kemudian melanjutkan studi magister di University of Essex, Inggris, pada 2001 dengan fokus kajian perilaku politik (political behaviour) dalam konteks psikologi sosial, dan lulus pada 2002.

Baca juga: Dilantik Jadi Kepala KSP, M Qodari Punya Harta Rp 261 Miliar

Jejak karier Qodari di dunia politik

Sekembalinya dari Inggris, Qodari bergabung dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai peneliti.

Pada 2003, ia dipercaya menjadi Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) sekaligus Chief Editor Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine.

Karier Qodari semakin menanjak setelah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005.

Setahun kemudian, ia mendirikan lembaga survei independen Indo Barometer, yang dikenal aktif melakukan riset sosial-politik di Indonesia.

Tidak berhenti di situ, Qodari kemudian menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007.