Program MBG, Janji Pembentukan Tim Investigasi, dan 5.000 Siswa yang Keracunan

Hal ini tak lepas dari maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Setidaknya lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan.

Jumlah tersebut merupakan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025," ucap Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, dikutip Kompas.com, Senin (22/9/2025).

Kasus MBG di berbagai daerah

Salah satu kasus yang terjadi adalah di Baubau pada 16 September 2025, di mana saat makanan MBG datang terlambat dan disajikan dalam kondisi tidak layak.

Akibatnya, 46 siswa keracunan dan 37 di antaranya harus dirawat.

Keesokan harinya, kasus serupa pun terulang di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Sebanyak 157 siswa keracunan setelah makan ikan cakalang dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kasus-kasus keracunan lainnya.

Menurut Qadari, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak keracunan MBG.

Salah satunya di Garut, di mana 194 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengonsumsi menu ayam woku dan tempe orek dari dapur lain.

"Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.

Setidaknya ada empat indikator terjadinya keracunan pada program MBG yakni:

Program MBG dan wujud intervensi negara

Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan, program MBG tidak hanya soal makanan, melainkan merupakan wujud nyata intervensi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas.

Di hadapan seluruh jajaran kabinet pada Senin (5/5/2025), Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya program MBG akan terukur di akhir 2025.

Menurutnya, program MBG merupakan investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita," paparnya, dalam keterangan resminya, Senin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengusulkan agar program MBG dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Menurutnya dengan pengelolaan langsung oleh pihak sekolah menjadikan makanan yang disajikan lebih terjamin higienitas dan keamanannya,serta sesuai selera anak-anak sekolah.

"Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," ujarnya, dikutip Kompas.com, Senin (22/9/2025).

Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar MGB dikelola bersama dengan komite sekolah untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik.

Dirinya optimistis dengan pengelolaan yang lebih terpusat di sekolah menjadikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa akan lebih terjamin.

Badan Gizi Nasional bentuk tim investigasi

Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab keracunan yang dialami oleh ratusan siswa setelah mengonsumsi menu MBG.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang pada Minggu (21/9/2025).

"Kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. Jadi kami enggak omon-omon," ucapnya kepada Kompas.com, Minggu.

Tim investigas tersebut imbuhnya, akan melibatkan ahli kimia yang akan turun langsung ke lapangan guna menyelidiki penyebab keracunan.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan membuat kontak hotline untuk masyarakat yang ingin melaporkan kasus keracunan terkait MBG.

(Sumber: Kompas.com/Adhyasta irgantara, Rahel Narda Chaterine | Editor: Nawir Asryad Akbar, Ardito Ramadhan)