Rakyat Filipina Demo Skandal Korupsi, Presiden Beri Dukungan

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr menegaskan dirinya tidak menyalahkan masyarakat yang berdemo dan turun ke jalan memprotes skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif.

Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian aksi protes berlangsung di Manila, termasuk aksi sekitar 3.000 mahasiswa di kampus Universitas Filipina.

Sejauh ini unjuk rasa berlangsung dalam skala terbatas, sebagaimana dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Ketika Aksi Demonstrasi di Filipina Dikemas dalam Fun Run...

Namun, akhir pekan mendatang pada Sabtu (20/9/2025), diperkirakan massa akan membesar dalam aksi tahunan memperingati deklarasi darurat militer 1972 oleh ayah Marcos.

Sebagai langkah antisipasi, militer Filipina telah dinaikkan statusnya ke "red alert".

Marcos menyebut kemarahan publik dapat dimengerti.

Mengingat skandal korupsi proyek pengendalian banjir itu menyeret sejumlah pejabat dan anggota parlemen, termasuk nama sepupunya, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez.

"Untuk menunjukkan bahwa Anda marah, kecewa, ingin keadilan, apa salahnya? Saya tidak menyalahkan mereka, sedikit pun tidak," kata Marcos dalam jumpa pers, Senin.

Baca juga: Proyek Pengendalian Banjir Jadi Bancakan Korupsi, Rakyat Filipina Murka dan Berdemo

Skandal korupsi

Skandal korupsi ini mencuat setelah pemilik perusahaan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya menerima uang tunai dalam proyek pengendalian banjir fiktif.

Kementerian Keuangan Filipina memperkirakan, kerugian ekonomi akibat praktik korupsi dalam proyek pengendalian banjir mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar Rp 34 triliun pada periode 2023–2025.

Marcos pada hari Senin menunjuk mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes, untuk memimpin komisi investigasi.

Komisi tersebut beranggotakan tiga orang yang akan menyelidiki proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir.

Komisi tersebut berwenang menggelar sidang dan meninjau bukti, tetapi tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman langsung.

Baca juga: Filipina Siap Ikut Perang jika China Serang Taiwan

Marcos juga menegaskan, teman maupun sekutunya tidak akan mendapat perlakuan khusus. 

Pernyataan itu disampaikan setelah nama Romualdez muncul dalam sidang dengar pendapat pekan lalu. Romualdez sendiri membantah keterlibatannya.

Reputasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya Filipina kini tercoreng akibat skandal ini. 

Vince Dizon, ekonom sekaligus penasihat politik yang baru diangkat memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya awal bulan ini, langsung mengambil langkah tegas.

Pada Senin, dia memberhentikan tiga pejabat kementerian di Provinsi Bulacan, wilayah yang kerap dilanda banjir, dengan alasan pelanggaran disiplin dan kelalaian berat.

Baca juga: Momen Tabrakan 2 Kapal China Saat Kejar Kapal Filipina, Salah Satu Hancur