Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Akan Temui Pemimpin Negara Mayoritas Muslim di Forum PBB Bahas Pascaperang di Gaza

Kompas.com - 23/09/2025, 15:20 WIB
Shintaloka Pradita Sicca

Penulis

Sumber Reuters

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim pada Selasa (23/9/2025) untuk membahas situasi di Kota Gaza yang terus digempur Israel.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan.

Seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut menyebut Gaza akan menjadi pokok pembahasan.

Baca juga: Usai Akui Palestina, Negara Barat Tawarkan Bantuan untuk Pasien Gaza

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana yang dilansir dari Reuters pada Selasa (23/9/2025), Trump akan menyampaikan proposal perdamaian dan tata kelola usai perang di Gaza diakhiri.

Rencana pascaperang di Gaza

Selain pembebasan sandera dan penghentian perang di Gaza, Trump diperkirakan akan membahas rencana penarikan pasukan Israel serta tata kelola Palestina pascaperang tanpa keterlibatan Hamas.

Menurut laporan Axios, Washington DC ingin negara-negara Arab dan Muslim setuju mengirim pasukan militer ke Gaza untuk memungkinkan penarikan pasukan Israel.

Negara-negara itu juga diminta mengamankan pendanaan bagi program transisi serta pembangunan kembali wilayah tersebut.

Trump dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, sehari setelah puluhan pemimpin dunia menyuarakan dukungan bagi pengakuan negara Palestina.

Baca juga: Meski RS Al Shifa Rata dengan Puing, Dokter Gaza Terus Layani Pasien

Pengakuan negara Palestina disebut sebagai langkah diplomatik bersejarah, meski mendapat penentangan keras dari Israel dan Amerika Serikat.

Negara-negara pendukung menilai solusi dua negara adalah jalan menuju perdamaian, sementara Israel menyebut langkah itu sebagai “hadiah bagi ekstremisme.”

Serangan Israel sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, memaksa seluruh penduduk Gaza mengungsi, dan memicu krisis kelaparan.

Sejumlah pakar HAM, akademisi, serta penyelidikan PBB menilai tindakan itu setara dengan genosida.

Israel menyatakan tindakannya sebagai upaya membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya.

Selain menggempur Gaza, Israel juga melancarkan serangan ke Iran, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Qatar sepanjang perang di Gaza.

Baca juga: Gempuran ke Gaza Berlanjut, 2 Proyektil Diluncurkan Balik ke Israel

Janji Trump soal Gaza

Warga Palestina berkerumun di titik distribusi bantuan yang didirikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang dikelola swasta, dekat kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada tanggal Rabu (25/6/2025). Program Pangan Dunia PBB pada Kamis (28/8/2025) sebut Gaza alami kelaparan parah dan butuh 200 titik distribusi pangan diaktifkan untuk selamatkan warga rentan.AFP/EYAD BABA Warga Palestina berkerumun di titik distribusi bantuan yang didirikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang dikelola swasta, dekat kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada tanggal Rabu (25/6/2025). Program Pangan Dunia PBB pada Kamis (28/8/2025) sebut Gaza alami kelaparan parah dan butuh 200 titik distribusi pangan diaktifkan untuk selamatkan warga rentan.

Trump sebelumnya berjanji akan segera mengakhiri perang di Gaza. Namun, delapan bulan setelah masa jabatannya dimulai, resolusi belum tercapai.

Masa jabatan Trump sempat diawali dengan gencatan senjata dua bulan antara Israel dan Hamas, tetapi berakhir setelah serangan udara Israel pada 18 Maret menewaskan 400 warga Palestina.

Belakangan, gambar warga Palestina kelaparan, termasuk anak-anak, memicu kecaman global terhadap Israel.

Pada Februari, Trump pernah mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan permanen warga Palestina dari wilayah tersebut.

Proposal itu disebut pakar HAM dan PBB sebagai bentuk “pembersihan etnis”, karena pemindahan paksa dilarang hukum internasional.

Trump berdalih dengan menggambarkan rencana itu sebagai gagasan pembangunan kembali.

Baca juga: Sekjen PBB: Butuh Gencatan Senjata untuk Akhiri Pembantaian di Gaza

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini


Terkini Lainnya
Simpan 4 Jasad Bayinya di Rumah Kontrakan, Ibu AS Ditangkap Polisi
Simpan 4 Jasad Bayinya di Rumah Kontrakan, Ibu AS Ditangkap Polisi
Global
Ketika Padel Redup di Swedia, tapi Malah Meledak di Indonesia...
Ketika Padel Redup di Swedia, tapi Malah Meledak di Indonesia...
Global
Dimotori Gen Z, Berikut 5 Fakta Demo di Peru
Dimotori Gen Z, Berikut 5 Fakta Demo di Peru
Global
Trump Akan Temui Pemimpin Negara Mayoritas Muslim di Forum PBB Bahas Pascaperang di Gaza
Trump Akan Temui Pemimpin Negara Mayoritas Muslim di Forum PBB Bahas Pascaperang di Gaza
Global
Usai Akui Palestina, Negara Barat Tawarkan Bantuan untuk Pasien Gaza
Usai Akui Palestina, Negara Barat Tawarkan Bantuan untuk Pasien Gaza
Global
Mikrofon Prabowo Tiba-tiba Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemlu RI Beri Klarifikasi
Mikrofon Prabowo Tiba-tiba Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemlu RI Beri Klarifikasi
Global
Trump Siap Berpidato di Sidang Umum PBB, Dunia Soroti 'America First'
Trump Siap Berpidato di Sidang Umum PBB, Dunia Soroti "America First"
Global
Erdogan Ingin Beli Ratusan Boeing dan Jet Tempur AS, tapi Minta Komponen Diproduksi di Turkiye
Erdogan Ingin Beli Ratusan Boeing dan Jet Tempur AS, tapi Minta Komponen Diproduksi di Turkiye
Global
Pemerintah Italia Belum Akui Palestina, Puluhan Ribu Rakyat Demo
Pemerintah Italia Belum Akui Palestina, Puluhan Ribu Rakyat Demo
Global
Negara Dekat RI Diterjang Topan Dahsyat Ragasa, Ancaman Menjalar hingga ke China
Negara Dekat RI Diterjang Topan Dahsyat Ragasa, Ancaman Menjalar hingga ke China
Global
Bagaimana Masa Depan Palestina Usai Diakui Jadi Sebuah Negara?
Bagaimana Masa Depan Palestina Usai Diakui Jadi Sebuah Negara?
Global
Eks Presiden Filipina Duterte Didakwa atas Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Narkoba
Eks Presiden Filipina Duterte Didakwa atas Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Narkoba
Global
Inovasi Jepang: Kucing Jadi Kepala Stasiun, AI Jadi Pemimpin Parpol
Inovasi Jepang: Kucing Jadi Kepala Stasiun, AI Jadi Pemimpin Parpol
Global
Ini Negara yang Mengakui Palestina dan yang Masih Menolak
Ini Negara yang Mengakui Palestina dan yang Masih Menolak
Global
Skandal Eks Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee Seret Pimpinan Gereja Unifikasi
Skandal Eks Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee Seret Pimpinan Gereja Unifikasi
Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau