KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa badan usaha swasta, termasuk Shell, BP (British Petroleum), Vivo, dan ExxonMobil, telah menyampaikan data terkait kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) mereka ke PT Pertamina.
Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan BBM yang mencukupi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
"Sudah menyampaikan data ke Pertamina," kata Yuliot saat ditemui di sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, pada Selasa (22/9/2025), dikutip Antara.
Baca juga: Nurdin Halid Nilai Impor BBM Satu Pintu Bukan Monopoli
Pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sepakat untuk membeli base fuel (BBM murni) yang diimpor oleh Pertamina, dan kemudian akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan masing-masing perusahaan.
Kesepakatan ini difasilitasi oleh Kementerian ESDM, namun Yuliot menegaskan bahwa penyelesaian kesepakatan bisnis tersebut berada di luar kewenangan ESDM.
“Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” jelas Yuliot.
Yuliot menyatakan bahwa Kementerian ESDM menargetkan ketersediaan BBM di SPBU swasta dapat kembali normal dalam waktu tujuh hari setelah kesepakatan. “Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU swasta,” ujar Yuliot.
Baca juga: Pemerintah, Pertamina, dan Swasta Sepakati Skema Impor BBM
Dilansir laman Kementerian ESDM,Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP, dan ExxonMobil setuju untuk membeli BBM tambahan melalui skema impor yang difasilitasi oleh Pertamina.
Dalam kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat, antara lain pembelian BBM berupa fuel base yang nantinya akan dicampur dengan aditif di tangki masing-masing SPBU.
Selain itu, SPBU swasta juga mengusulkan adanya survei bersama dalam pembelian stok BBM serta transparansi harga pembelian.
Baca juga: Pertamina Impor BBM Lagi untuk Pasok Kebutuhan Shell hingga Vivo
Pertamina Patra Niaga, bagian dari Pertamina, masih memiliki sisa kuota impor BBM sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter.
Kuota tersebut cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025, sebesar 571.748 kiloliter.
Pengaturan impor BBM ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional dengan mengurangi defisit akibat impor migas, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM dalam negeri tetap aman.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Kepala Lembaga untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan kegiatan impor BBM, karena tren pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta terus mengalami peningkatan, yakni naik 11% pada 2024 dan mencapai sekitar 15% hingga Juli 2025.
Baca juga: Bikin SPBU Swasta Kosong, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina
Pemerintah juga menyatakan bahwa kebijakan impor BBM ini bersifat fleksibel dan dapat diubah bila diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, kebutuhan konsumsi nasional, kelancaran distribusi, serta kondisi keuangan negara.
Pemerintah terus memfasilitasi kerja sama business to business (B2B) antara PT Pertamina (Persero) dan badan usaha pemilik SPBU swasta untuk memastikan kebutuhan BBM non-subsidi tetap terjamin.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini