KOMPAS.com - Lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyerukan perbaikan Ekonomi Indonesia bertajuk Reset Ekonomi Indonesia.
Melalui rilis yang diterbitkan pada 4 September 2025, CELIOS menyoroti dana pendidikan yang dialokasikan ke pos yang bukan semestinya.
Perbandingan anggaran pendidikan yakni 30 persen untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 70 persen untuk non-MBG.
Walaupun anggaran untuk fungsi pendidikan tumbuh 181,3 persen pada periode APBN 2021 sampai 2026, tetapi angka ini belum dikurangi alokasi untuk program MBG dalam APBN 2025 dan 2026.
Berdasarkan data Outlook 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp 690,1 triliun dengan pertumbuhan sebesar 21,3 persen.
Kemudian pada RAPBN 2026, anggaran pendidikan yang diberikan lebih tinggi, yakni Rp 757,8 persen. Namun pertumbuhannya menurun hingga 9,8 persen.
Apabila dibedah, dana anggaran pendidikan tanpa MBG hanya tersisa Rp 534,2 triliun.
Sehingga, pertumbuhannya menurun drastis menjadi -22,6 persen.
Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan untuk MBG, lantas berpengaruh pada elemen lainnya.
Misalnya, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7,21 triliun.
Kemudian, terjadi surplus di bidang usaha mencapai Rp 33,96 triliun.
Sementara, pendapatan pekerja anjlok drastis menjadi minus Rp 27,03 triliun.
Melihat dana pendidikan yang dialokasikan pada pos yang bukan semestinya, CELIOS menyerukan Reset Ekonomi Indonesia melalui delapan tuntutan kebijakan.
Tujuannya, untuk memulihkan kepercayaan publik, menyehatkan APBN, dan melindungi daya beli masyarakat.
Salah satu tuntutan yang dilayangkan CELIOS, yakni meminta pemangkasan alokasi APBN yang tidak prioritas, termasuk pengetatan belanja POLRI, serta evaluasi menyeluruh terhadap anggaran MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini