Isi Menu Tidak Layak, DPRD Banyumas Stop Sementara Pengelola Dapur MBG Gununglurah

KOMPAS.com - Menu berupa sepotong roti, kacang rebus, kelengkeng, dan susu kotak yang dibagikan kepada siswa di Desa Gununglurah dan Sokawera, Kecamatan Cilongok, menjadi viral di media sosial.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas pun kembali mendapat sorotan publik.

Unggahan menu tersebut menuai kritik karena dinilai tidak sesuai tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi anak sekolah.

Unggahan menu MBG dari Desa Sokawera dan Gununglurah sempat viral di Facebook.

Baca juga: DPR Sahkan APBN 2026, MBG Rp 335 Triliun

Banyak warganet mempertanyakan kelayakan menu yang hanya berisi roti dan kacang rebus, sementara program ini ditujukan untuk menunjang gizi anak sekolah.

Viralnya postingan itu pun memicu diskusi publik lebih luas mengenai efektivitas dan transparansi pengelolaan program MBG di Banyumas.

Baca juga: DPRD Banyumas Panggil Seluruh Kepala SPPG, Soroti Menu MBG Kacang Rebus

DPRD Banyumas Panggil Kepala SPPG

Menindaklanjuti temuan ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas memanggil seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin (22/9/2025).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan kelayakan penyajian makanan dalam program MBG.

“Kami menekankan kepada kepala SPPG agar menjalankan program MBG dengan penuh tanggung jawab. Yang diberi makan ini anak-anak, jangan asal-asalan," kata Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, Selasa (23/9/2025).

Keluhan Terkait Menu dan Dapur MBG

Selain menu yang dianggap tidak layak, Dukha juga menyinggung keluhan lain terkait dapur MBG di Gununglurah. Ia menyebut sempat ditemukan buah salak dalam kondisi busuk yang ikut disajikan kepada siswa.

“Bahkan kemarin sempat ada salak busuk juga,” ungkapnya.

Atas temuan ini, operasional dapur MBG di Gununglurah dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dukha menilai kondisi ini menunjukkan sebagian dapur MBG di Banyumas belum siap sepenuhnya beroperasi dengan baik.

“SPPG di Banyumas belum tertata maksimal. Distribusi makanan tidak melalui pengecekan yang layak,” jelasnya.

Anggaran Dinilai Cukup, Pengelola Diminta Tak Cari Untung

Lebih lanjut, Dukha menegaskan anggaran Rp10 ribu per anak per hari seharusnya masih cukup untuk menyediakan menu bergizi dan layak.

Ia mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak menjadikan program ini sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.

“Masyarakat sekarang kritis, mereka bisa hitung sendiri harga makanan. Jangan sampai dapur MBG hanya cari untung. Uangnya Rp10 ribu dibelanjakan semua pun masih bisa dapat untung,” ujarnya.

Masyarakat Diminta Berani Lapor

Dukha juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor bila menemukan menu MBG yang tidak layak konsumsi.

“Kami berkomitmen melindungi masyarakat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau menemukan menu yang tidak layak, laporkan saja,” tandasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul “Menu Makan Bergizi Hanya Roti dan Kacang Rebus, DPRD Banyumas Semprit Pengelola Dapur MBG”.