KOMPAS.com - Komisi IX DPR RI menekan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk serius menangani kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka meminta tim investigasi yang dibentuk tidak hanya diisi ahli internal, tapi juga melibatkan masyarakat sipil agar hasilnya transparan dan objektif.
Baca juga: Instruksi MBG Presiden Prabowo: 1 Anak 1 Telur Utuh, Tidak Boleh Dadar atau Orak-Arik
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam tim investigasi.
Menurutnya, pelibatan pihak independen akan membuat hasil pemeriksaan lebih kredibel.
“Kami juga berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Charles, Selasa (23/9/2025).
Baca juga: Menu Daging Ayam Diduga Basi dan Tak Layak Konsumsi, Siswa Bandung Barat Keracunan MBG
Meski begitu, DPR menyambut baik langkah cepat BGN yang membentuk tim khusus investigasi.
Charles menilai hal ini krusial untuk menjawab keresahan publik setelah ratusan siswa di berbagai daerah dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan MBG.
Tim ini disebut sebagai “second opinion” sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pasalnya, proses investigasi BPOM memakan waktu lama, terutama di daerah.
Baca juga: Lebih dari 5.000 Orang Jadi Korban Keracunan MBG, Apa Kata Istana?
“Itu butuh waktu kira-kira 14 hari paling cepat, sedangkan selama waktu itu tentu kan kemudian simpang siur informasi,” kata Nanik.
Dengan adanya tim investigasi internal, pemerintah bisa lebih cepat mengantisipasi dan mengambil langkah darurat sebelum hasil resmi BPOM terbit.
“Nah, tim investigasi nanti akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi dan juga teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan kira-kira sambil menunggu hasil BPOM,” ujar dia.
Baca juga: BGN Bentuk Tim Ahli untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG
Menurut BGN, investigasi cepat sangat dibutuhkan agar: